UPI yang Mendambakan Ketertiban

Ketertiban merupakan hal yang didambakan setiap individu. Ketertiban suatu wilayah adalah tanggung jawab warga wilayah tersebut. Seperti halnya Ketertiban Kampus Bumi Siliwangi sudah selayaknya menjadi tanggung jawab Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia. Masalah perparkiran di kampus ini memang sedang ramai diperbincangkan. Berbagai pro dan kontra terjadi dimulai dari masalah pelanggaran parkir, pemungutan biaya parkir, sistem perparkiran yang belum menerapkan sistem teknologi yang menunjang dan dugaan korupsi uang parkir terjadi.
Pada tanggal 8 Maret 2011 perwakilan Mahasiswa UPI mengadakan audiensi bersama Pembantu Rektor bidang Keuangan dan Sumber Daya, Idrus Affandi, mengenai pemberlakuan tarif parkir berbayar di UPI (Isola POS). Namun tidak ada titik temu dari audiensi tersebut. Restu Nur Wahyudin, koordinator Komite Mahasiswa bersikukuh menolak adanya pemungutan biaya parkir yang memberatkan mahasiswa.
Tanggal 28 Maret 2011 kemarin, saya dan beberapa teman sekelas sempat mewawancarai beberapa mahasiswa/i, pihak satpam Universitas, Petugas parkir Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), serta pihak Pengelola Aset FPMIPA. Beberapa Mahasiswa yang kami tanya mengaku tidak pernah dipungut biaya parkir. Sedangkan beberapa mahasiswa yang kami tanyai di FPMIPA mengatakan bahwa biaya parkir tidak dipungut secara paksa, tetapi seikhlasnya saja.
Menurut petugas parkir FPMIPA, memang uang dari hasil parkir digunakan untuk biaya makan, rokok dan sebagainya. Serta sebagian lagi disetorkan ke bagian Aset FPMIPA UPI, terkadang Rp 20.000,00 per hari untuk membantu pembiayaan pembelanjaan peralatan, namun terkadang dalam sehari tak ada sama sekali. Menurut Bapak Danang, Bagian Aset FPMIPA UPI menyatakan bahwa petugas parkir yang ada di FPMIPA bukan pekerja yang digaji setiap bulan oleh UPI. Namun, orang-orang luar yang menggantungkan penghasilannya dari biaya parkir yang diberikan Mahasiswa. Adapun satpam bertugas menjaga keamanan di sekitar kampus dan tidak merangkap menjadi tukang parkir.
Adapun pendapat satpam Universitas yang ada di gerbang utama UPI menyatakan bahwa pihak Tertib Masuk Kampus (TMK) beberapa hari yang lalu sempat diadakan audiensi bersama dengan perwakilan mahasiswa dan Pembantu Rektor Bagian Keuangan, namun belum hasil yang jelas. “Pak Idrus berpendapat pungutan biaya parkir yang akan diberlakukan kelak dikelola oleh Petugas Khusus, bukan satpam. Satpam hanya bertindak sebagai petugas keamanan saja. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan fasilitas perparkiran UPI, seperti akan diadakannya sistem komputerisasi dan akan dibuat kartu khusus untuk mahasiswa/i yang memiliki kendaraan, serta menekan kapasitas kendaraan yang membludak”, ungkap Pak Cecep seorang Satpam yang sedang bertugas di Pos Satpam gerbang utama UPI. “Untuk masalah perparkiran di setiap Fakultas, sudah menjadi wewenang Fakultas itu sendiri. Misalnya di FPMIPA memiliki petugas parkir khusus, sedangkan di Fakultas lainnya tidak ada. Begitu pun masalah biaya parkir, yang jelas di pintu masuk gerbang utama para pengendara tidak dipunguti biaya. Mereka hanya diberi kartu tanda parkir saja”. Lanjutnya lagi. Seorang satpam lainnya ikut berkomentar entah keceplosan berbicara, “Dulu sempat diadakan sosialisasi berbayar sekitar tahun 2009, ya sendiri yang melaksanakannya. Tapi kayaknya gak bisa kalau di kampus ini”, ujar Pak One. Ada sedikit keganjilan dari pernyataan tersebut, berarti tahun 2009 lalu pernah diberlakukan tarif berbayar lantas kenapa satpam yang melakukannya? Bukankah pihak petugas pengamanan tidak berwenang memungut biaya apapun?. Pak Cecep kembali menerangkan, “ Dana untuk kartu parkir ini, tidak diberi oleh pihak universitas.” Pernyataan tersebut seperti mendukung pernyataan Pak One bahwa memang pernah diberlakukan parkir berbayar dan para satpamlah yang melakukan pemungutan itu, namun seperinya banyak kalangan yang tidak setuju terutama mahasiswa. Tidak dijelaskan berapa jumlahnya dan dialokasikan untuk dana apa saja selain kartu parkir. Entah satpam yang mencari keuntungan lain atau entah pihak mahasiswa yang terlalu berburuk sangka karena kurangnya transparansi dari pihak satpam dan hubungan komunikasi yang kurang baik.
Ada apa dengan kampus kita? Masalah ini terus saja dibiarkan berlarut-larut selama bertahun-tahun. Kapan akan berakhir? Belum ada jawaban. Semoga saja hasil dari audiensi dapat menjadi jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapi saat ini. Sebaiknya seluruh Civitas Akademika UPI ikut andil dalam mencari solusi permasalahan ini demi tercapainya ketertiban yang didambakan. (DM)